eBPHTB
BPHTB dan PPHTB. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat beberapa jenis pungutan. Dua diantara sejumlah pungutan tersebut adalah bea dan pajak. Bea sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas kegiatan keluar-masuknya barang/komoditas ke dalam dan ke luar wilayah pabean.
INOVASI BPHTB ONLINE Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB. Adapun, mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Dasar Hukum Dan Asas Pbb Dan Bphtb Hukum 101
Bagi orang awam, istilah BPHTB dan PPhTB mungkin masih sangat membingungkan untuk dimengerti, apalagi dipahami perbedaannya. Meskipun sama-sama menyangkut kepemilikan tanah dan bangunan, BPHTB berbeda dari PPhTB. Secara sederhana, BPHTB adalah biaya yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibayarkan oleh pihak pembeli.
besarnya bphtb yang terutang adalah
Dibaca Normal 1 menit. Mengenal BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif yang berlaku dan cara menghitungnya. tirto.id - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB merupakan pungutan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang ditanggung oleh pembeli. Layaknya Pajak Penghasilan (PPh), antara pihak penjual.
Bagan Alur BPHTB Rokan Hulu Sistem Informasi PBBP2 dan BPHTB Kabupaten Rokan Hulu
PPhTB wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses PHTB adalah adanya Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPh Final PHTB yang telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Rumus Menghitung BPHTB Warta Griya
Dasar hukum pajak penjualan tanah yang dikenakan kepada penjual, yakni PPh. Adapun berdasarkan aturan ini, besarnya PPh yang dikenakan adalah sebesar 2,5% dari total (bruto) nilai pengalihan hak atas tanah yang ditransaksikan. Yang perlu diperhatikan, PPh harus dibayarkan oleh pihak penjual sebelum memperoleh AJB (Akta Jual Beli).
Pajak BPHTB Tujuan, Cara Menghitung, dan Tips dalam Membayar
Pengenaan PPh Final atas pengalihan tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 (PP 34/2016). Objek dari PPh Final ini adalah penghasilan yang diterima dari. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau. perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
Jasa Konsultan Pajak Tax Consultant Enforce A
Bea ini diatur dalam undang-undang, dipungut dari pembeli dan disetorkan oleh penjual. Besaran tarif BPHTB yang berlaku saat ini adalah 5% dari NJOP tanah dan bangunan. Sedangkan dalam penghitungannya, harus menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku pada daerah setempat. Baca Juga: Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan PENGERTIAN
NPOP adalah nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nilai NPOP bisa lebih besar atau lebih kecil dari Jual Objek Pajak (NJOP). Faktor yang mempengaruhi nilai NPOP seperti perkembangan yang diluar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meningkat dengan cepat. Sebaliknya daerah yang nilai.
PPT PERPAJAKAN PowerPoint Presentation, free download ID4459435
Ini Aturan BPHTB Terbaru dan Cara Menghitung Biayanya. Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 44, bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Baik itu berupa hak milik, hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak.
APA ITU BPHTB? Penilaian.id
Dasar pengenaan BPHTB. Adapun dasar pengenaan BPHTB diatur pada Pasal 46. Disebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak. Nilai perolehan obyek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut: nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang.
Rincian Biaya Akad KPR dalam Transaksi Jual Beli Rumah
Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif BPHTB: Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP - NPOPTKP) Seperti diketahui, besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Contoh kasus:
PPT BPHTB dan PPHTB PowerPoint Presentation, free download ID4459092
BPHTB, Begini Dasar Hukum hingga Cara Menghitungnya. Anda mungkin sudah tidak asing dengan istilah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), apalagi jika saat ini sedang berencana menjual atau membeli rumah. Ini merupakan salah satu jenis biaya yang biasa dikeluarkan dalam transaksi jual-beli properti, baik rumah maupun tanah.
Sebelum beli rumah, wajib nonton video ini! Sudah tahu belum? Tentang BPHTB, BPHTB adalah
Adapun Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Subyek dan obyek BPHTB
PPHTB PPHTB Organization
Sementara PPhTB adalah pajak yang dikenakan dan dibayar oleh pihak penjual tanah/bangunan. Tarifnya BPHTB dan PPhTB sama, yaitu 5 %, cuman berbeda di Dasar Pengenaannya aja. Jika di BPHTB ada unsur pengurang, maka di PPhTB tidak ada. Sehingga beban ato uang yang dikeluarkan pihak pembeli sedikit lebih kecil dibanding pihak penjual.
PPT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PowerPoint Presentation ID4458559
Ketentuan PPh final atas PHTB ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU PPh s.t.d.t.d UU HPP ). Namun, aturan mengenai tarif, dasar pengenaan pajak (DPP), dan pihak yang melakukan pemotongan PPh final.